Tercatat Sebanyak 1,6 Juta Lebih Warga Tak Dapat Mencoblos Di Pilgub DKI Jakarta

Tercatat Sebanyak 1,6 Juta Lebih Warga Tak Dapat Mencoblos Di Pilgub DKI Jakarta

 

Netralitas.net, Metropolitan –¬†Tercatat Sebanyak 1,6 Juta Lebih Warga Tak Dapat Mencoblos Di Pilgub DKI Jakarta –¬†Pemilihan Gubernur DKI putaran pertama pada 15 Februari lalu telah usai. Dari real count KPU hingga pukul 09.25 WIB, suara masuk sudah 98,30 persen pasangan Basuki Tjahaja Purnama- Djarot berada di posisi pertama dan Anies Baswedan- Sandiaga Uno di peringkat dua. Agus Harimurti Yudhoyono- Sylviana Murni di peringkat buncit.

Fakta menarik sampai data masuk sementara, seperti dikutip merdeka.com, Jumat (17/2) dari https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t1/dki_jakarta total warga DKI yang mempunyai hak pilih 7.084.013 cuma 5.455.342 saja yang mencoblos.

Jadi, sekitar 1.628.671 tidak dapat menggunakan haknya. Kemungkinan jumlah tersebut bisa bertambah karena belum 100 persen suara masuk.

Belum diketahui secara pasti tingginya jumlah warga yang tak memilih tersebut. Entah karena golongan putih atau enggan mencoblos atau karena tak dapat menggunakan hak memilihnya.

Diketahui, karut marut masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermunculan di sejumlah TPS. Banyak warga yang kesulitan mencoblos lantaran tak terdaftar di TPS meski sudah memiliki dokumen persyaratan lengkap.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan persoalan yang masih terjadi di Pilkada Serentak 15 Februari lalu yakni banyaknya warga yang tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dia mengatakan permasalahan itu sempat menimbulkan kericuhan di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Permasalahan tersebut ini sempat menimbulkan kericuhan, namun terkait hal ini akan kami evaluasi,” kata Tjahjo kepada wartawan di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (16/2).

Menurutnya penyebab dari kericuhan tersebut dikarenakan jumlah surat suara tambahan hanya disisahkan sebanyak 2,5 persen dari jumlah penduduk. Sehingga membuat banyak warga yang kehilangan hak pilihnya menjadi geram.

“Surat suara tambahan hanya diberikan 2,5 persen dari 56.000 penduduk Jakarta yang punya hak pilih tapi dia belum mengikuti mekanisme tahapan-tahapan, tidak merekam data, dan sebagainya. Ini sempat menimbulkan kericuhan,” ungkapnya.

Sumber : Merdeka.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *